129 Views

BPJS Ketenagakerjaan Madina Koordinasi ke Kejari Madina terkait Inpres No.2 Tahun 2021

Sumurungnews-Mandailing Natal,
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menerima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal, dalam rangka menjalin Silaturahmi antar lembaga sekaligus diskusi Koordinasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2021.

Kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Madina,disambut Kepala Kejaksaan Negeri Madina,Taufik Djalal, SH.MH, melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Edison Sumitro Situmorang SH, di ruang kerjanya Kantor Kejari Madina Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (13/04), Pukul 10.00 Wib.

Adapun isi acara kegiatan dalam rangka koordinasi diskusi terkait Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan  program jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada kesempatan ini Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Madina,Doly  menjelaskan bahwa Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 memaknai kepatuhan badan usaha yang belum patuh, baik perusahaan yang belum terdaftar maupun yang belum patuh dalam pelaporan upah, tenaga kerja maupun Keikutsertaan program, jelasnya.

Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari Stakeholder yang ada di Kabupaten Madina pada umumnya dan Kejari Madina pada khususnya, tambah beliau.

Dalam kesempatan ini,BPJS Ketenagakerjaan Madina koordinasi dengan Kejari Madina supaya Inpres No.2 tahun 2021 teroptimalisasi dan seiring perkembangan waktu dapat di implementasikan, tandas Doly.

Kepala Kejaksaan Negeri Madina melalui Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara Edison Sumitro Situmorang, SH, mengatakan Kejari Madina menyambut baik atas kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Madina dalam rangka optimalisasi terkait Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, ucapnya.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sangat mendukung penuh apa yang menjadi implementasi Program Jamsostek tersebut, langkah-langkah yang harus dilaksanakan seperti mengundang dan menentukan jadwal rapat undangan terhadap pihak terkait dalam Inpres tersebut, terangnya.

Apabila dalam perkembangannya, terbit aturan maupun surat edaran yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk mendukung Inpres, tentunya semua stakeholder di Kabupaten Mandailing Natal  pasti akan mendukung sepenuhnya, tandas Kasi Datun Kejari Madina. (012)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*