1301 Views

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Putuskan Tolak Gugatan Terhadap Walikota dan Waspada

Sumurungnews-Padangsidimpuan,

 

 

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (PNP.Sidimpuan) menolak gugatan terhadap Walikota Padangsidimpuan bersama Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, media online waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia, terkait konfrensi pers tentang informasi covid-19 yang digelar (16/6) lalu.

 

 

Majelis Hakim diketuai Hasnul Tambunan, dengan hakim anggota Prihatin Stio Raharjo dan Cakra Tona Parhusip, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan dalam sidang yang berlangsung, Jumat (8/1) memutuskan dengan amar putusan niet ontvankelijke verklaard (N.O) atau gugatan tidak dapat diterima.

 

Sidang putusan perkara perdata No: 19/Pdt.G/2020/PN.PSP yang sempat ditunda dua minggu lalu dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum dari masing masing tergugat dimulai sekira Pukul 10.WIB.

 

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan gugatan terhadap Walikota Padangsidimpuan sebagai tergugat satu tidak tepat karena statusnya dalam konferensi pers bukan sebagai Walikota, tapi sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.

 

 

Kemudian dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Juni 2020, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution juga tidak hadir sehingga gugatan terhadap tergugat satu tidak dapat diterima atau ditolak.

 

 

Begitu juga gugatan terhadap Waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia sebagai tergugat empat dan lima tidak dapat diterima karena sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers,terkait pemberitaan seharusnya penggugat terlebih dahulu menggunakan hak koreksi.

 

 

Sedangkan Tergugat II dan III, kapasitas mereka pada saat mengumumkan 3 orang terpapar COVID-19 kedudukannya sebagai Humas Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota P.Sidimpuan, bukan sebagai Kadis Kesehatan dan Kadis Kominfo.

Rafidah SH dan Nuh Reza Syahputra, SH, sebagai kuasa hukum Waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia usai sidang putusan menjelaskan gugatan terhadap kliennya premature sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

 

“Penggugat seharusnya menggunakan hak jawab atau mengadukan kasusnya kepada Dewan Pers. Langkah hukum gugatan ke Pengadilan merupakan Ultimum Remendium, bila semua prosedur dalam Undang-Undang Pers telah ditempuh Penggugat”, katanya.

 

 

Kuasa Hukum tergugat satu, dua dan tiga, Romi Isakandar Rambe menegaskan perkara perdata N0: 19/Pdt.G/2020/PN.PSP yang disidangnya PN Padangsidimpuan terkait pemberitaan COVID-19 merupakan ujian bagi penerapan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

 

 

“Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers teruji di Padangsidimpuan.Ini merupakan salah satu poin penting hasil putusan perkara yang telah kita dengar bahwa gugatan pengggugat N.O atau tidak dapat diterima”, tegas Romi Rambe. (Tim)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*